Sebenarnya kepentingan  reklamasi ini untuk siapa?

LAHAN

Reklamasi Pantai Segera Dilakukan

(kompas)

Rabu, 7 April 2010 | 04:20 WIB

Jakarta, Kompas – Setelah tertunda selama dua tahun, proses reklamasi pantai utara Jakarta dapat dimulai tahun ini. Namun, pengurukan laut untuk menciptakan tambahan lahan di utara Jakarta masih harus menunggu pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2010-2030.

Menurut Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Wiriatmoko, reklamasi diarahkan untuk membentuk pulau-pulau terpisah di laut berkedalaman delapan meter di Teluk Jakarta. PT Kapuk Naga Indah (KNI) dan PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) yang akan memulai proses reklamasi tahap awal.

”PT KNI sudah mendapat izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) untuk membangun satu dari tiga pulau reklamasi. Dengan demikian, proses reklamasi dapat dimulai tahun ini jika mereka sudah siap,” kata Wiriatmoko.

Reklamasi kedua pulau lain milik PT KNI dan tiga pulau milik PT PJA masih menunggu persetujuan atas izin amdalnya. Total lahan reklamasi PT KNI akan mencapai 1.000 hektar dan PT PJA mencapai 700 hektar.

Reklamasi dengan bentuk pulau-pulau harus dilakukan untuk tiga kepentingan. Pertama, menambah lahan untuk pembangunan, bendungan untuk menahan kenaikan permukaan air laut, dan sumber air baku Jakarta Utara. Proses ini butuh 2,5 tahun dan pulau hasil reklamasi harus dilengkapi sistem polder, tanggul, suplai air, dan listrik.

Manajer Teknik PT KNI Fodhly Misbah mengatakan, dari 1.000 hektar lahan reklamasi, 500 hektar lahan akan dialokasikan untuk zona terbangun, 250 hektar untuk infrastruktur, dan 250 hektar untuk hutan bakau.

Zona terbangun diarahkan untuk areal bisnis, perumahan, perkantoran, perdagangan, area pelabuhan, dan lapangan golf. Salah satu infrastruktur yang disiapkan adalah dermaga perahu cepat.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, pemanfaatan lahan hasil reklamasi harus mengikuti hasil kajian mengenai kapasitas penduduk, jumlah tempat hunian, dan sarana prasarana pendukung. Pulau hasil reklamasi harus dapat menjadi penyelamat daratan induk yang berfungsi sebagai tanggul laut. Permukaan air laut diperkirakan naik sampai 30 sentimeter dalam 20 tahun mendatang akibat pemanasan global.

”Jika tanggul laut tidak segera disiapkan, kawasan utara Jakarta akan mudah tergenang air laut,” kata Fauzi Bowo. (ECA)

Bagi warga yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan penjelasan tentang RTRW, MARI melakukan gugatan bersama. Sila unduh formulir berikut ini atau di sisi kanan artikel ini, dan segera kirimkan ke;

Lembaga Bantuang Hukum Jakarta
Jalan Diponegoro 74
Menteng Jakarta Pusat
telp. 021 3145518
fax 021 3912377

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
Jln. Dempo II No. 21
Kebayoran Baru, Jakarta, 12120, Indonesia
Phone. (62-21) 7262740, 7233390
Fax. (62-21) 7269331

Jakarta2030@gmail.com

Senin, 5 April 2010 | 04:05 WIB

Jakarta, Kompas – Desakan untuk melibatkan masyarakat dalam pembuatan Rencana Tata Ruang dan Wilayah DKI Jakarta difasilitasi Koalisi Warga dan Jaringan Masyarakat Sipil, dengan membuka pintu bagi warga yang ingin melakukan gugatan bersama terhadap Pemprov DKI Jakarta, Minggu (4/4).

Gugatan bersama ini sebagai upaya untuk mereformasi pembentukan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Selama ini proses pembentukan RTRW lebih banyak melibatkan kalangan elite, seperti birokrat, ahli dari perguruan tinggi, praktisi, dan kalangan legislatif.

Koalisi ini menilai peran serta masyarakat belum banyak dilibatkan. Padahal, perencanaan tata ruang di Provinsi DKI Jakarta bukan semata-mata urusan para ahli, tetapi juga merupakan kebutuhan warga yang tinggal dan bekerja di Jakarta.

”Kami membuka kesempatan bagi warga yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan penjelasan tentang RTRW, untuk melakukan gugatan bersama,” kata Nurkholis Hidayat, salah satu anggota koalisi.

Warga yang hendak bergabung bisa mengunduh formulir pendaftaran gratis di www.koalisijakarta2030.wordpress.com. Selain itu, pendaftaran juga bisa dilakukan di kantor lembaga yang tergabung di koalisi ini antara lain kantor LBH Jakarta di Jalan Diponegoro, serta Jurusan Perencanaan Kota dan Real Estat Universitas Tarumanagara. Penggalangan dukungan dilaksanakan sampai dua pekan mendatang. Setelah itu, gugatan akan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (ART)

(link)

Jakarta administration is facing a civil lawsuit over its 2030 spatial planning after it dismissed a legal warning from Citizens Coalition for Jakarta 2030 and refused to scrap a much-debated draft plan.

In a press conference on Sunday, members of the coalition said they extended an invitation to the public to join the class action. Any residents who felt the administration should open more public participation in formulating the capital’s future were encouraged to join.

“We have opened several posts as well as uploaded the class action form on our website,” Nurkholis Hidayat, a member from Jakarta Legal Aid Institute said.

Nurkholis said they would leave the invitation open for two weeks before filing the lawsuit with the district court. “We have already secured several people who would be our principal plaintiffs. We need about 10 people as principals,” he went on.

The coalition said the city administration had violated four laws and a ministerial regulation; the 2007 Spatial Planning Law, the 2008 Public Information Freedom Law, the 2005 ratification of international Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Law, the 2009 Environmental Law and Protection Law and a ministerial regulation on guide to formulating spatial planning.

Governor Fauzi Bowo has insisted that the city had invited public participation adequately by holding focus group discussions, building a website and holding public consultations. However, the coalition said the ministerial regulation required more exhibitions, neighborhood meetings and opening feedback posts, among others.

Coalition members have said the focus group discussions the city had invited only experts, which resembled elitist practices of the oudated New Order. “They built the website in December 2009, which is too late,” Irvan Pulungan from Indonesian Center for Environmental Law said.

Meanwhile, the public consultations were more a series of events where the city administration told the public about the content of the draft but not really listened to what the public had to say, the coalition continued.

Besides the lawsuit, the coalition also called on City Council to remove the deliberation of the spatial planning from its agenda. The spatial planning draft is number 2 in the priority list of bylaws to be passed this year.

“The administration has more than six months before 2011 to gain wider public participation,” Irvan said.

The administration also has to conduct a Strategic Environmental Study before formulating the draft plan as stipulated in the 2009 environmental management law.

Nurkholis said the class action lawsuit could take up to six months but they were ready to work longer to “ensure all citizens participate actively in the city development and planning” in the future.

More information:

koalisijakarta2030.wordpress.com

Visi Koalisi Warga untuk Jakarta 2030 adalah:

• Penguatan dan pemberdayaan warga untuk terlibat secara penuh dalam proses penyusunan perencanaan ruang.
• Reformasi sistem perencanaan ruang menjadi sepenuhnya partisipatif sebagai satu satunya cara membangun kota bermasa depan lestari.
• Peningkatan kesadaran semua pihak tentang pentingnya proses partisipasi.

Members of People’s Coalition for Jakarta 2030 conducted a survey during a recent car-free day in the city. (Photo courtesy of Koalisi Warga Untuk Jakarta 2030)

Jakarta’s Urban Warriors on Front Lines of Fight for Reform

(jakarta globe)

In early 2008, Jakarta was experiencing yet another urban crisis: floodwaters had blocked access to Soekarno-Hatta International Airport, the busiest airport in the country. The water eventually subsided, and life in the capital returned to normal, at least until the next disaster.

Greater Jakarta, with 22 million residents and covering 660 square kilometers, seems to lurch from disaster to disaster, a situation some observers blame on officials and their lack of foresight when it comes to urban planning.

Irvan Pulungan, from Koalisi Warga Untuk Jakarta 2030 (People’s Coalition for Jakarta 2030), said the flood that blocked the highway leading to Soekarno-Hatta was caused by a poorly thought-out development project.

“Around 19 hectares of mangrove was destroyed because the city administration decided to widen parts of the highway and improve its quality,” he said.

Irvan said this was just one of many examples of the city administration’s lack of a clear-cut strategy where Jakarta’s urban planning is concerned. Instead of drawing up and implementing a comprehensive plan that could prevent recurring problems, he said, the administration simply fixes problems as they pop up.

Nana Firman, another member of the coalition, describes the state of urban planning in Jakarta in one word — “ berantakan ” — Indonesian for messed up.

Irvan and Nana, along with four other people — two architects, an urban sociologist and a housewife who is also a green activist — established the coalition last December.

Irvan, a researcher at the Indonesian Center for Environmental Law, was born in Jakarta and has lived here for 29 years. He has a law degree from the Dipenogoro University in Semarang, Central Java

Nana is an urban planner by profession, doing projects for nonprofit organizations. She earned her bachelor’s degree from the University of Bridgeport in Connecticut and her master’s from the Pratt Institute in New York. She was part of the Green Reconstruction project for post-tsunami recovery in Aceh.

“Jakarta is a city with thousands of problems,” Nana said. “And those problems have to be resolved quickly. If not, we’ll end up living in a really dysfunctional city.”

As one of its first projects, the coalition conducted a survey from January to March involving 2,000 Jakarta residents. The results of the survey were hardly surprising — traffic was cited as having the largest negative impact on people’s lives.

Irvan said Jakarta had to deal with a host of important issues besides flooding, including the impacts of climate change, population density, air and water pollution, and the lack of green space and availability of clean water.

“This city is sick,” he said.

The coalition was established in response to a bylaw on the city’s spatial master plan, RTRW Jakarta 2030, which was announced in December. The draft of the master plan is scheduled for review by the Jakarta City Council in May.

Irvan and the other members of the coalition say the bylaw was drafted without public input. The 2007 Spatial Planning Law required every province to submit a spatial plan proposal to the Public Works Ministry within two years after the passage of the law. Cities and districts were given three years.

As of February, 10 of 33 provinces had their spatial plans approved by the ministry. Jakarta is one of five provinces that has yet to submit a plan.

The 2007 law also stipulates that officials should seek public input on proposed spatial plans. “The [Jakarta] city administration claims it has spread information about the [draft of the] plan since 2005,” Irvan said.

He said this claim was misleading, and that many urban activists were not even aware of the draft until last December. “The city administration only launched a Web site [for the spatial plan] a few weeks after our movement was launched,” Irvan added.

Nana said Jakarta had a good master plan from 1966 to 1977. The main problem, she said, was the city administration’s inability to follow what was actually laid out in the plan.

Both Irvan and Nana said it was important that the public was involved in drawing up the plan. “If you want to know whether the shoe fits, ask the person who is wearing it, not the one making it,” Nana said.

Irvan said other major cities around the world actively involved residents in creating their master plans. “Our city administration should look at how other cities like New York, Sydney and Berlin have done it,” he said.

Aside from increasing public participation, the coalition says other improvements must be made to Jakarta’s spatial master plan.

“There are many current issues that are discussed in the draft, but if you read it closely, you’ll find inconsistencies and parts that are unclear,” Nana said.

Irvan gave an example. One section of the draft says Marunda in North Jakarta is to be transformed into an international seaport and tourism center that will serve as a gateway to Thousand Islands district. “But in another section, the city administration says it will build a trash incinerator in Marunda. How can you have a waste management factory in a tourism area?” he said.

He also faulted the language used in the plan, criticizing it as too technical. Irvan said the draft should use language that everyone could understand. “That’s actually something that’s mandated by the 2007 Spatial Planning Law,” he added.

Irvan said that, for example, Kendari, the capital of Southeast Sulawesi, was faring much better than Jakarta. Kendari has translated its master plan into four different traditional languages. “It’s unacceptable that a city [like Jakarta] with such a big budget can’t do better than this,” he said.

The coalition, with about 30 active members and support from other nonprofit organizations, said it was not lobbying to have Jakarta’s master plan thrown out completely. “All we’re trying to do is to help the city government create a draft that can address future challenges,” Nana said.

“Residents of the city are apathetic about the things around them. We want to change that,” she said, adding that the public had to become directly involved in matters to effect real results.

“We need to ask people what they think,” Irvan added.

In just three months, the coalition has organized 17 public workshops dealing with various issues related to the city’s urban planning. “The city administration should be able to conduct workshops and public hearings too, as it has the money to undertake such an effort,” Irvan said.

Deden Rukmana, an assistant professor of urban studies and planning at Savannah State University in the United States, said cities needed to pay more attention to what people really wanted and needed.

“The planning practice in the 21st century calls for community-based planning,” he said, adding that this was the way to created better public policy.

Deden said he wanted to see Jakarta grow into a city that all its residents could be proud of. “I also hope that Jakarta can give justice to its low-income residents, who are the majority in the city.”

Koalisi Warga has received an enormous response from the public. Nana said that they didn’t expect too much when they decided to establish the coalition. To her surprise, however, people were actually aware that they needed to do something for their city. She says that’s a good sign. “Let’s still have hope for this city. Together we can effect great changes.”
Koalisi Warga members have organized 17 public workshops in Jakarta since December to discuss urban planning in the city. Photos courtesy of Koalisi Warga Untuk Jakarta 2030

Sebarkan semangat kepedulian dengan memakai kaus info Kota Jakarta. Anggap kaus-kaus ini sebagai salah satu media publikasi atas usaha koalisi warga dan juga .. cara mengisi kas.

Kaus Tipe 1: Versi Icon Kota

Kaus Tipe 1

Kaus Tipe 2: Versi Air

Kaus Tipe 3: Versi Warga

Pesan kaus koalisi warga dengan ukuran dan harga sebagai berikut;

ukuran S,M,L  @ Rp. 70.000,-
ukuran XL   @ Rp. 80.000,-
ukuran XXL  @ Rp. 90.000,-

Untuk pemesanan bisa langsung lakukan pembayaran ke rekening;

Bank BCA # 7510353131
atas nama Silvia Honsa

Setelah transfer harap kirim e-mail ke silvia93.vivi@gmail.com atau sms ke 081310727476 (silvia)

Sumber : Jakarta Globe (disini)

March 21, 2010

Arientha Primanita

A group of concerned citizens is threatening to sue Jakarta Governor Fauzi Bowo should he fail to sufficiently open the draft of the city’s development master plan for input from the public.

The draft of the spacial master plan bylaw, known as RTRW 2030, which will be the capital’s development guideline for the next 20 years, has been criticized for lacking public participation. The city has made the plan available on the Internet, along with a mailing address and online comment form, but critics say that’s not good enough if citizens don’t know it’s there.

Nurkholis Hidayat, director of the Jakarta Legal Aid Institute, said the group was concerned that the bylaw would only accommodate investors’ interests, “while the regular citizens, the poor and the informal sectors will be displaced.”

He spoke at a news conference called by the Citizens’ Coalition for Jakarta 2030, which consists of experts, nonprofit organizations and social organizations concerned about the bylaw.

Nurkholis said the coalition would give legal notification to the governor today.

“This is a serious warning. If there is no response from the city administration within 15 days, we will file a lawsuit,” he said.

Nurkholis said the coalition’s main objective was to make the master plan bylaw draft — which will include the city’s transportation system, development and flood mitigation system — open to the public. The draft is still being completed by the city administration and will then be handed over to the City Council for discussion and endorsement.

City Council deputy chairman Triwisaksana said the council would invite coalition members and others to discuss the bylaw draft, which he said councilors expected to receive in May.

“All this time, many spatial plans have been violated. We don’t want that to continue to happen,” Triwisaksana said. “We don’t want only capitalists benefit from the bylaw.”

Cucu Ahmad Kurnia, a city spokesman, told the Jakarta Globe that the draft was still with the Jakarta Development Planning Agency (Bappeda) and was open for input. He said the threatened lawsuit was unnecessary and that the city was prepared to respond.

“We have invited groups of people to discuss the bylaw draft and we also opened the Jakarta City Planning Gallery for people to get information on Jakarta’s future development,” he said.

The bylaw draft is available at www.rtrwjakarta2030.com.

Marco Kusumawijaya, an urban planner and member of the coalition, said the city’s efforts to promote the master plan and invite public input were clearly not enough because many people were still unaware of its existence.

“We are currently doing a survey and many people don’t know that the city is discussing the bylaw that will determine the city’s and their children’s future,” he said.

Hasyim Widhiarto ,  The Jakarta Post ,  Jakarta   |  Mon, 03/22/2010 10:34 AM  |  City

A group calling itself the Citizens Coalition for Jakarta 2030 plans to submit a legal warning to Jakarta Governor Fauzi Bowo today.

The administration had ignored its requests to engage the public in creating a 20-year plan for the city, the group said, adding that it would ask Fauzi to delay the submission of the draft spatial plan to City Council, and completely revise its contents.

“How can the city administration claim the spatial plan draft they recently endorsed was made for the benefit of Jakarta residents, when it did not ask Jakarta residents to share their dreams and ideas about the future of their city?” coalition member and city planning expert Marco Kusumawijaya said Sunday.

The coalition also says Jakarta administration violated regulations, including the 2007 Law on Spatial Planning and the 2008 Law on Public Information, in the formulation of the draft.

“According to the 2008 Law on Public Information, for example, all citizens have a right to obtain copies of any public information from public organizations,” said Ivan Pulungan, a coalition member and researcher for the Indonesian Center for Environmental Law.

“Instead of informing residents of its reasoning behind the endorsed spatial plan draft, the administration has ridiculously decided to limit access to the academic draft made by their team of experts, saying it is subject to copyright.”

Marco and Ivan also confirmed that the coalition would consider taking the case to court should their warning letter receive no response within two weeks.

“It’s not a matter of winning or losing, but waking up the administration and public so that we actually have a chance — right now — to discuss together how to create a better Jakarta,” Marco said.

The 2007 Law on Spatial Planning requires that each province submit proposals for new spatial plans two years after it was issued, while regencies or cities have three years.

As of February only 10 provinces (including South Sulawesi, Bali, Lampung, North Maluku, West
Java and West Papua) had secured Public Works Ministry approval for spatial plans.

Jakarta is one of five provinces that hadn’t submitted a proposal to the ministry.

Established in December last year, the coalition has repeatedly criticized the administration’s handling of public consultation, as it had only involved experts in most of its discussions, while not inviting residents likely to be affected directly by its plans.

“Let’s ask fishermen in Marunda, North Jakarta, for example,” said Jakarta Legal Aid Institute (LBH) director Nurkholis Hidayat, who had helped the group draft its letter to Fauzi.

“How many of them already know the administration plans to turn this area into an international port?”
Earlier, the city administration announced plans to convert Marunda into a special economic zone (SEZ) to serve logistics purposes.

According to the plan, the port would commence operations within the next three years.

As a way to build public awareness about the formulation of spatial plans, the coalition also conducted a survey aimed at identifying residents’ problems and wishes for the city over the next 20 years.

As of last week more than 2,000 residents had completed the survey, which is expected to run until April.

Mari kita hadir dengan satu tuntutan: Keluarkan RTRW Jakarta 2010-2030 dari Prolegda (Program Legislasi Daerah) karena prosesnya melanggar EMPAT peraturan perundangan nasional. Lihat detailnya di sini.